BDK LAKSANAKAN SOSIALISASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BDK LAKSANAKAN SOSIALISASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Medan. BDK-Medan. Jum'at 25 Mei 2018 Balai Diklat Keagamaan (BDK) Medan menggelar Sosialisasi PMA Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama di Lingkungan BDK Medan. Sosialisasi yang di mulai dari pukul 09.00 s.d pukul 11.00 WIB tersebut diselenggarakan Aula Abdul Haris Nasution BDK Medan dengan narasumber H. Rahmansyah Ritonga, SE.Ak. M.AP Widyaiswara Muda BDK Medan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai melalui kegiatan sosialisasi yang berkaitan pembangunan Zona Integritas di Balai Diklat Keagamaan Medan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kediklatan di BDK Medan. Berikut Notulensi sosialisasi tersebut :

NOTULENSI RAPAT

SOSIALISASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DI LINGKUNGAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN

MEDAN, 25 MEI 2018

PUKUL 09.00-11.00 WIB

Presentasi Slide

1. Peserta rapat adalah seluruh ASN BDK Medan, dengan narasumber adalah H. Rahmansyah Ritonga, S.E.Ak, M.AP.
2. Zona Integritas salah satunya adalah mengenai pengendalian gratifikasi.
3. Beberapa hadist yang mendukung untuk melarang adanyag ratfikasi yaitu hadits bukhori, hadist mardawi dan tabrani (terlampir pada slide presentasi).
4. Tiga alasan seseorang korupsi yaitu terpaksa, memaksa dan dipaksa.
5. UU No. 20 Tahun 2001 memuat bahwa gratifikasi dari 7 bagian yang paling sulit untuk dihindari, bagian yang lain adalah: kerugian uang Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan conflict interest.
6. Rencana akand ibentuk SK tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada BDK Medan.
7. Gratifikasi terbagi 3 yaitu gratifikasi dalam kedinasan pada pegawai kemenag, gratifikasi yang dianggap suap dang ratifikasi yang diperbolehkan.
8. Perbedaan gratifikasi dansuap, ada beberapa pendapat yaitu Prof. Dr. Omar Syarif, Djoko Sarwono dan Drs. Adami Chazawi.
9. Tujuan gratifikasi adalah mengontrol permintaan dan penerimaand alam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara bebas KKN (PMA No. 24 Tahun 2015)
10. Dalam gratifikasi terdapat pihak ketiga yaitu orang/perseorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan dalam member baik secarala ngsung dan tidakl angsung.
11. Bentuk penerimaan gratifikasi meliputi 5 hal, pemberian gratifikasi meliputi 5 hal.
12. Bentuk dansyarat gratifikasi yang dapat diterima ada beberapa hal yaituh iburan, hadiah yang tertera logo atau tidak, dan pemberian yang ditiitpkan melalui perantara.
13. Bentuk dan syarat gratifikasi yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yaitu hadiah cendramata, hiburan dan dalam bentuk apapun beserta prosedur yang dilaksanakan.
14. Atasan langsung wajib menjaga informasi dan melaporkannya kepada UPG setiap 3 bulan dalam bentuk rekapitulasi atasp enolakan dan penerimaan gratifikasi.
15. Jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ada 9 jenis pada PMA NO. 24 tahun 2015 akan tetapi dalam SE KPK No. B.1341/01-13/03/2017 menggarmbarkan bahwa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah Karena hubungan keluarga dan tidak memiliki kepentingan, pernikahan, terkait musibah/bencana, sesama pegawai pensiun/promosi dan ulang tahun tidak berbentuk uang paling banyak 300rb, sesame rekan kerja dan hidangan yang berlaku umum, prestasi akademis dan bunga, SHU Koperasi, dan seminar kit dan kompensasi diluar tupoksi.
16. KMA tentang UPG No. 224 tahun.UPG dibentukd alamsatker BDK Medan dan membantu proses gratifikasi yang telahd iterima. Dalam regulasi inid igambarkan struktur UPG dan tugas serta mekanisme pelaporan gratifikasi, tata cara pelaporan, dan penyerahan benda gratifikasi.
17. Harapan kedepan adalah Indonesia bebas dari korupsi dimulai dari diris endiri, staf, organisasi secara menyeluruh.
18. ZI pada area pengawasan diketuai oleh Rahmansyah Ritonga dan mengusulkan pembentukan Tim UPG kepada KaBalai.
19. Penyebaran kuesioner akan disusun untukl ingkungan BDK Medan dan akan diidentifikasi dan ditetapkan secara bersama yang manas aja yang disebut gratifikasi.
20. Dalam ZI area pengawasan, memang dimunculkan untukmuncul SK UPG dan Dumas, akan dipelajari lagi apakah memang sesuai dengan regulasi.
21. Narasumber berikutnya Drs. Mahmun Syarif pada hari rabu tgl 30 Mei 2018.

Sesi Tanya Jawab

1. Nijar Hasan Siregar: hadiah bukanlah gratifikasi sesuai dengan hadits: yaitu saling memberilah hadiah maka akan saling mencintai. Jika salah penafsiran maka akan mengaburkan makna. Pembahasan tentang ini adalah baik akan tetapi instansi bdk medan masih unit terkecil, dan harus dikikis dar iinstansi bdkmedan. Pencatatan kalimat dalam islam jagan salah ditorsikan sehingga salah makna. Saran: mengidentifikasi danmenetapkan gratifikasi di BDK Medan secara TIM.

2. H. Suten Hasibuan, M.Pd: Penyampaian presentasi terkesan di bdkmedan muncul adanya gratifikasi supaya tau dan tidak terlibat di dalamnya. Tolong disampaikan terkait dengan zona integritas sehingga kita harus konsisten dan semangat untuk melaksanakan ini, mengidentifikasi gratiifikasi di bdkmedan supaya dapat diantisipasi.
3. NajamuddinSiregar, MA: Saran: Pemberian THR baik dari kantor dan dharma wanita, dan segera untuk diidentifikasi dan ditetapkan supaya dapat diaplikasikan.
4. Khoirul Amani, MA: Setiap presentasi mohon ditampilkan hadits di cari dulu penafsirannya. Kemenag baru disusun UPG, apakah ada regulasinya setiap UPT membuat UPG? Seorang pejabat memberikan hadiah kepada staf diperbolehkan akan tetapi jika staf ke atasan maka tidak diperbolehkan karena terkait jabatan. Saran: Perbaikan slide munculkan dasar-dasarhukum yang berkaitan dengan materi. (Tts)

Sumber :

Penulis :

Editor :